Trias Kuncahyono

Hampir 100 tahun silam, peristiwa bersejarah itu terjadi. Dan, terus dikenang, dicatat dalam buku tebal baik sejarah Italia maupun sejarah Takhta Suci dan Vatikan. Hari itu, Senin, 11 Februari 1929. Di tengah hawa dingin dan hujan, peristiwa penanda zaman itu terjadi.

Di bawah cuaca dingin dan hujan, pukul 12.00 tanpa ada berita sebelumnya yang beredar di tengah masyarakat, di Campidoglio Roma, Gubernur Kota Roma Francesco Boncompagni Ludovisi, muncul di pagar tangga hias Palazzo Senatorio (Istana Senatorio).

Siang itu, Francesco Boncompagni mengumumkan sesuatu yang sangat mengejutkan banyak orang. Tidak hanya orang Roma yang terkejut, tetapi juga–pada akhirnya–seluruh orang Italia, bahkan Eropa dan dunia. Yang membuat terkejut, saat itu, Francesco Boncompagni secara jelas mengatakan:

Perdana Menteri Italia Benito Mussolini (atas nama Raja Victor Emmanuel III dan Kerajaan Italia) dan Kardinal Pietro Gasparri, (Secretary of State Vatican, atas nama Paus Pius XI dan Takhta Suci) baru saja menandatangani sebuah perjanjian yang disebut Pakta Lateran (villaludovisi.org).

Pakta Lateran ini lebih biasa disebut Perjanjian Lateran. Disebut Perjanjian Lateran karena perjanjian ini ditandatangani di Istana Kepausan Lateran (Palazzo del Laterano), yang dibangun pada tahun 1585 atas perintah Paus Sixtus V Peretti. Istana ini melengkapi Basilika Santo Yohanes Lateran yang dibangun pada tahun 313 – 324 dan disebut “Bunda dan Kepala” seluruh gereja Roma dan dunia. Basilika dibangun atas perintah Kaisar Constantinus Agung.

Koran Osservatore Romano, organ resmi Vatikan, dalam edisi khusus yang diterbitkan segera setelah upacara tersebut, menulis: “Siang ini di aula Paus di istana Apostolik Lateran, sebuah perjanjian antara Takhta Suci dan Italia ditandatangani yang menyelesaikan Roman question, masalah Roma.”

Para saksi penandatangan perjanjian itu, menurut L’Osservatore Romano adalah
Mgr. Giuseppe Pizzardo (undersecretary of state), Mgr. Francesco Borgongini-Duca (staf Vatikan), dan Prof Francesco Pacelli (ahli hukum Vatican). Saksi dari Kerajaan Italia: Menteri Kehakiman Alfredo Rocco, Dino Grandi (Undersecretary of Foreign Affairs), dan Francesco Gounta (Undersecretary to the premier).

Pemerintah Kerajaan Italia pun segera mengeluarkan komunike resmi antara lain berbunyi: “Hari ini di Istana Apostolik Lateran, Kardinal Pietro Gasparri, utusan Paus Agung, dan Cavalier Benito Mussolini, perdana menteri, kepala pemerintahan dan utusan Yang Mulia Emmanuel III, raja Italia, menandatangani perjanjian politik yang menyelesaikan dan menghapus Roman question.”

Kantor berita United Press (UPI) tak lama kemudian menurunkan berita berjudul, Vatican and Mussolini sign peace agreement. Kalimat pertama berita itu berbunyi: “Vatikan dan pemerintah Italia berdamai hari ini.” Berdamai?

***

Kata yang dipilih UPI–sign peace–sangat menarik dan tepat; menggambar situasi sesungguhnya. Keduanya berdamai setelah 59 tahun berseteru sejak tahun 1870. Pakta Lateran mengakhiri apa yang disebut Roman question–perselisihan antara Gereja dan negara di Italia.

Persoalan muncul setelah pasukan Raja Emmanuel II, menaklukkan, merebut, dan menguasai wilayah-wilayah Negara Kepausan; lalu merebut Roma, dan akhirnya menjebol benteng Vatikan (1870). Jebolnya Pintu Gerbang Pia (Porta Pia) salah satu pintu gerbang sebelah utara di Tembok Aurelian, menandai berakhirnya Negara Kepausan dan bersatunya Italia, 20 September 1870. Inilah puncak gerakan Risorgimento, gerakan kebangkitan kembali, penyatuan Italia yang dimulai tahun 1848.

Ingrid Jones (2025) dalam The Daily Scrum News menulis, sebelum penyatuan Italia, Paus memerintah Negara Kepausan—wilayah di Italia tengah yang membentang dari Roma hingga Bologna. Di setiap wilayah itu ada penguasa lokal yang tunduk pada Paus. Wilayah ini bukan hanya wilayah simbolis atau spiritual; wilayah ini adalah wilayah nyata yang dapat diperintah, ditegakkan oleh tentara Paus dan dikenai pajak di bawah wewenangnya. Sejak awal abad ke-8, negara-negara ini berfungsi sebagai inti temporal power (kekuasaan duniawi) bagi Gereja Katolik. Paus lebih dari sekadar pemimpin spiritual—ia adalah seorang raja dalam arti kata yang sebenarnya.

Wilayah Negara Kepausan itu, menurut DD Emmons (2019) seluas lebih dari 16.000 mil persegi dan berpenduduk lebih dari 3 juta penduduk. Secara geografis, wilayah tersebut membentang dari Sungai Po di utara hingga muara Sungai Tiber di selatan, termasuk daerah komersial dan industri penting seperti Korsika, Palermo, Bologna, dan Parma, serta kota Roma dan pelabuhan-pelabuhan utama di Laut Adriatik.

Negara Kepausan pada dasarnya memisahkan Italia utara dan selatan. Wilayah-wilayah ini telah diberikan kepada Vatikan oleh berbagai raja, setidaknya sejak 11 abad, yang menjadikan masa pemerintahan duniawi para paus lebih lama daripada dinasti Eropa lainnya.

Meski Roma dan wilayah-wilayah Negara Kepausan sudah dikuasai Italia, namun Paus Pius IX (bertakhta, 1848 – 1878) tak mau menerima, tidak mengakui–juga para penggantinya sampai tahun 1929. Paus memilih mengurung diri di balik tembok Vatikan dan menyebut dirinya sebagai “prisoner of the Vatican” dan menolak “Laws of Guarantees”, Undang-Undang Jaminan, yang dibuat secara sepihak oleh pihak Italia (vatican.va)

Undang-Undang Jaminan ini mendefinisikan hubungan antara Gereja Katolik Roma dan Kerajaan Italia setelah aneksasi wilayah-wilayah Negara Gereja. Disahkan oleh Majelis pada 13 Mei 1871, undang-undang ini menentukan hak dan prerogatif kepausan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pribadi Paus tidak dapat diganggu gugat, ia akan diberikan kehormatan kedaulatan, ia akan menerima hibah negara tahunan, properti Vatikan, Lateran, dan Castel Gandolfo akan tetap berada dalam kepemilikannya dan bebas pajak, dan kebebasan konklaf dan konsili umum dijamin.

Selain itu UU tersebut juga menyatakan, seminari di Roma dan Suburbicum sepenuhnya berada di bawah kendali kepausan; utusan asing ke Takhta Suci akan menikmati hak-hak biasa berdasarkan hukum internasional, dan Paus dijamin kebebasan berkomunikasi dengan dunia Katolik. Namun, Paus Pius IX secara kategoris menolak UU tersebut, menolak tawaran keuangan (biblicaltraining.org).

Maka dari tahun 1870 hingga 1929, para paus disebut sebagai “prisoner of the Vatican” karena mereka, menolak untuk menyetujui persyaratan yang dibuat oleh negara baru Italia. Mereka tidak mengakui otoritas Italia atas mereka. Sebaliknya, Italia tidak mengakui Vatikan sebagai sebuah negara. Paus mengklaim sebagai kepala negara, tetapi negara yang mengelilinginya tidak mengakuinya sebagai kepala negara.

***

Benito Mussolini, tokoh oportunis yang sudah menjadi perdana menteri (sejak 31 Oktober 1922), mencari cara bagaimana menyelesaikan Roman question tapi sekaligus menguntungkan dirinya. Ia ingin memperkuat legitimasi kekuasaannya dan mengamankan dukungan Gereja Katolik bagi rezim fasisnya.

Menurut DD Emmons (2019), sebagai perdana menteri Raja Victor III, Mussolini menyadari dua isu politik penting: Pertama, Italia 97 persen beragama Katolik; dan kedua, mayoritas warga Italia menginginkan perdamaian antara Gereja dan negara. Inilah yang diinginkan Mussolini sehingga sejak tahun 1926, berusaha menyelesaikan Roman question, dan mengakui kedaulatan Vatikan.

Ketika posisinya sebagai diktator sudah kuat, Mussolini melihat penyelesaian Roman question sebagai manuver politik yang diperlukan untuk menyatukan Italia dan membawa Gereja di bawah pengaruhnya. Vatikan, yang menghadapi sekularisme yang semakin meningkat dan ketidakstabilan global, juga melihat peluang: pengakuan, kedaulatan, dan keamanan bagi Takhta Suci di dunia yang berubah dengan cepat.

Maka, Mussolini dan Kardinal Pietro Gasparri, sekretaris negara untuk Paus Pius XI, memulai negosiasi selama dua setengah tahun yang mengarah pada Perjanjian Lateran 1929 dan mengakhiri Roman question.

Maka, ketika pada akhirnya ditandatangani Perjanjian Lateran, semuanya menjadi baru. Perjanjian ini merupakan titik balik dalam sejarah politik Italia dan peran Gereja Katolik dalam urusan internasional. Perjanjian ini menyelesaikan “secara definitif Roman question yang muncul pada tahun 1870 ketika Roma dianeksasi ke Kerajaan Italia dan tidak dapat diubah lagi” (Preamble to the Treaty).

Perjanjian Lateran terdiri dari tiga bagian: perjanjian politik yang mengakui legitimasi Kota Vatikan sebagai negara berdaulat yang merdeka
; sebuah konkordat yang mengatur kedudukan Gereja di Italia, hubungan Gereja Katolik dan Pemerintsh Italia; dan sebuah konvensi keuangan yang memberikan kompensasi kepada Gereja atas hilangnya Negara Kepausan.

Pakta politik tersebut disertai dengan empat lampiran. Lampiran-lampiran ini menyediakan peta wilayah Kota Vatikan, rencana dan daftar bangunan mana yang akan dibebaskan dari pajak dan pengambilalihan, dan apa yang dimaksudkan sebagai penyelesaian keuangan akhir untuk mengkompensasi Takhta Suci atas kehilangan wilayah dan barang-barang lainnya.

Implikasi perjanjian ini sangat besar. Yakni, menetapkan kembali Paus sebagai temporal sovereign, penguasa duniawi—bukan lagi atas wilayah Italia yang luas (seperti Negara Kepausan), tetapi atas sebuah wilayah kecil (seluas 44 hektar) namun berpengaruh dengan status diplomatik dan politik penuh.

Reaksi dan komentar terhadap Perjanjian Lateran ketika itu beragam. Ada yang menyimpulkan bahwa Paus telah melegitimasi pemerintahan fasis pimpinan Mussolini (dan ini yang diinginkan diktator fasis itu). Dengan demikian, kehilangan banyak prestise yang diberikan kepada Paus sebagai temporal power Negara Kepausan.

Mussolini dan orang-orangnya yakin bahwa dengan mengisolasi kekuasaan Paus di Kota Vatikan, pengaruh Paus terhadap isu-isu politik akan sangat berkurang. Di hadapan para anggota parlemen Italia, 13 Mei 1929, Diktator itu berkata, “Kita tidak membangkitkan kembali temporal power, kekuasaan duniawi para Paus; kita telah menguburnya.” (Biblioteca Fascista)

Tetapi, yang dikatakan Mussolini, tidak terbukti. Saat ini, Paus tetap diakui sebagai kepala negara dan pemimpin spiritual agama yang mencakup lebih dari satu miliar orang. Takhta Suci memiliki hubungan diplomatik dengan 184 negara. Paus juga sangat populer dan berpengaruh luas di kalangan umat Katolik dan non-Katolik di mana pun.

Perjanjian Lateran justru melambungkan Paus ke panggung dunia. Pada tahun 1984, perjanjian tersebut diubah, termasuk menghapus Katolik sebagai agama resmi Italia, dan menjadikan pendidikan Katolik untuk anak-anak bersifat opsional.

Maka, Perjanjian Lateran bukan hanya kesepakatan damai antara seorang diktator dan seorang paus—tetapi juga momen penting dalam teologi politik modern Eropa. Perjanjian ini melembagakan model kekuasaan baru: agama mundur ke balik tembok namun muncul dengan pengaruh yang lebih besar. Dan hal itu dilakukan dengan mengubah perang saudara yang telah berlangsung berabad-abad menjadi kompromi hukum—yang hingga hampir seabad kemudian masih membentuk geopolitik dan diplomasi kepausan.

Perjanjian Lateran memiliki makna spiritual yang mendalam bagi Vatikan karena mengubah Paus dari “tahanan” negara Italia menjadi penguasa independen, menjamin kebebasan penuh bagi pelayanan spiritualnya di seluruh dunia. Perjanjian ini menjamin otonomi Gereja, memulihkan temporal authority atas wilayah kecil (Kota Vatikan), dan mengakui Katolik sebagai agama negara, memungkinkan Gereja untuk memenuhi misinya tanpa paksaan politik.

***

Koran L’Osservatore Romano, 20 Februari 1969, menulis Paus Paulus VI mengatakan: “Kami akan tetap yakin bahwa Kami tidak akan pernah menyesal telah memastikan dan membuktikan kemerdekaan Kepausan dengan pengakuan Negara Vatikan yang kecil dan hampir simbolis, tetapi bahwa Kami telah berbuat baik dengan mempercayakan penjagaan moral atas kebebasan dan martabat Takhta Apostolik kepada kesetiaan sipil dan kesetiaan religius rakyat Italia, di antara mereka, demi kehormatan dan keberuntungan mereka sendiri; Takhta Suci ini menjalankan misi universal dan bermanfaatnya, dalam sejarah dan di dunia”.

Hari ini, Rabu, 11 Februari 2026, dalam kalender Vatikan ditulis, Instituzione dello Stato della Citta del Vaticano, Hari Lahir Negara Kota Vatikan. Selamat ulang tahun ke-97. Kami libur. ***

Foto-foto lain: