Trias Kuncahyono

Oktober tahun lalu, digelar Konferensi “Raising Hope for Climate Justice.” Konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 1 – 3 Oktober, di Castel Gandolfo, istana peristirahatan musim panas Paus, 25 km selatan Roma itu, untuk memperingati 10 tahun Ensiklik Laodato Si yang diterbitkan Paus Fransiskus, 24 Mei 2025.

Konferensi mempertemukan para pemimpin Gereja, ilmuwan, aktivis, dan perwakilan masyarakat untuk merenungkan tantangan krisis iklim dan memperbarui harapan bersama untuk dunia yang lebih berkelanjutan dan adil. “Dunia yang lebih berkelanjutan dan adil”, yang sekarang cenderung diabaikan.

Saat konferensi berlangsung–dihadiri 1,000 peserta dari 80 negara–ada peristiwa yang sangat menarik. Paus Leo XIV memberkati sebongkah es, yang berasal dari Greenland. Bongkahan es itu berumur 20.000 tahun dan dibawa ke Roma oleh seniman Olafur Eliasson.

Bongkahan es–di tengah-tengah air dari berbagai penjuru dunia–menjadi simbol paling mencolok dari konferensi itu. Bongkahan es itu melambangkan kerapuhan ciptaan dan keterkaitan semua kehidupan. Isyarat tersebut mengajak kita untuk merenungkan bagaimana jeritan Bumi dan jeritan kaum miskin adalah satu dan sama.

Sekilas, pemberkatan bongkahan es, mungkin tampak absurd. Tapi, tidak demikian bila memahami apa arti berkat dalam tradisi Katolik.

Dengan memberkati bongkahan es, Paus menghubungkan iman dengan tanggung jawab global. Dengan memberkati alam semesta, Gereja mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Penguasa seluruh ciptaan, bukan hanya umat manusia.

Jadi, ini bukan tentang sebongkah es . Ini tentang kita. Berkat adalah cara Tuhan mengajak umat manusia untuk berpartisipasi dalam kesucian ciptaan, untuk mengenali hal-hal sakral dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk hidup dengan rasa syukur, hormat, dan tanggung jawab.

***

Sebongkah es itu dibawa dari Greenland. Ini yang paling menarik sekarang, saat pulau terbesar di dunia (2,166,086 km2), menjadi pusat perhatian, lantaran diincar AS. Sejak menjabat sebagai presiden, Donald Trump berulang kali mengatakan sangat ingin mencaplok Greenland, dengan berbagai opsi yang tersedia, termasuk serangan militer. Apalagi setelah berhasil “menculik” Presiden Venezuela Nicolás Maduro Moros, dibawa ke AS, diadili menurut hukum Amerika.

“Jika kita tidak melakukannya, Rusia atau China akan mengambil alih Greenland. Dan kita tidak akan menjadikan Rusia atau China sebagai tetangga,” kilah Trump suatu ketika.

Padahal, Greenland itu milik Denmark. Terlepas dari jarak antara Nuuk, ibukota Greenland dan Copenhagen, ibukota Denmark sekitar 3.559 km, Greenland telah terkait dengan Denmark secara politik dan budaya selama satu milenium. Greenland adalah koloni Denmark hingga tahun 1953, ketika statusnya diubah menjadi distrik Denmark.

Menurut Mikkel Runge Olesen (Danish Institute for International Studies, Oktober 2025), sejarah Greenland menjadi bagian Denmark dimulai sejak abad ke-18, ketika Kerajaan Denmark dan Norwegia masih bersatu.

Ketika monarki Denmark – Norwegia bubar (1814), Denmark tetap menguasai Greenland. Yang menarik, pada tahun 1916, hak Denmark atas Greenland diakui dan ditegaskan oleh AS, sebagai bagian dari kesepakatan yang memfasilitasi pembelian Danish West Indies (Kepulauan Virgin atau Antilles) oleh Amerika. Kepemilikan Denmark atas Greenland makin kokoh setelah Mahkamah Internasional pada tahun 1933 menentang klaim Norwegia atas Greenland.

Setelah PD II, PBB mendorong dekolonisasi di Greenland. Denmark menjawab dengan memasukkan bekas koloninya itu ke dalam wilayahnya, pada tahun 1953, dan diberikan dua kursi di Parlemen Denmark, Folketing (denmark.dk)

Pada tahun 1979, Denmark menerbitkan undang-undang yang membuka jalan Greenland membentuk self-rule (pemerintahan sendiri; daerah semi-otonomi) dalam Kerajaan Denmark; dan self-rule itu terwujud lewat Undang-Undang yang disahkan pada tahun 2009. Denmark juga mempunyai parlemen yang beranggotakan 31 orang. Dalam UU 2009 itu juga dimasukkan blueprint untuk merdeka. UU 2009 itu secara tegas menetapkan bahwa keputusan untuk merdeka dari Denmark kini berada di tangan rakyat Greenland.

Mayoritas rakyat Denmark (per 2025, menurut Nordic Co-operation berjumlah, 56.542 jiwa, yang menghuni 20 persen wilayah, sisanya tertutup es dan salju), ingin memanfaatkan kesempatan merdeka itu. Hasil jajak pendapat Verian (veriangroup.com), 22 – 26 Januari 2025, sebanyak 56 persen dari 497 responden berusi 18 tahun ke atas, memilih merdeka bila referendum dilakukan saat itu. Tetapi, mereka tak mau merdeka bila akibat kemerdekaan itu kesejahteraan mereka, standar hidup turun.

Perekonomian Greenland sebagian besar berbasis pada perikanan, dan menerima subsidi besar dari pemerintah Denmark. Selama ini Greenland tergantung Denmark. Kemerdekaan Greenland bergantung pada bantuan Denmark yang substansial dan berkelanjutan setelah kemerdekaan.

***

Trump melihat peluang itu. Meskipun, sebenarnya, kepentingan strategis AS di Greenland bukanlah hal baru, sudah sejak abad ke-19. Menurut American Social History Project (28 Maret 2025), pada tahun 1867, setelah AS membeli Alaska dari Rusia seharga 7,2 juta dollar (sebelumnya, tahun 1803, membeli Lousiana dari Perancis seharga 15 juta dollar), Menlu AS William Seward mengusulkan untuk membeli Greenland dan Danies West Indies dari Denmark, dengan alasan bahwa hal itu akan memastikan dominasi ekonomi AS. Kongres menentang usulan Seward. Gagasan untuk mengakuisisi Greenland bertahan sepanjang abad ke-20.

Pendudukan Jerman atas Denmark, 9 April 1940, semakin menjadikan Greenland penting bagi AS, secara strategis. Washington khawatir Greenland dapat digunakan sebagai pangkalan musuh. Maka, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat mulai merancang cara untuk mempertahankan Greenland.

Greenland memiliki arti strategis bagi Sekutu dalam PD II karena sejumlah alasan. Pertama, tambang di Ivigtut adalah satu-satunya sumber kriolit, katalis vital untuk produksi aluminium untuk membuat pesawat. Kedua, Greenland berlokasi ideal sebagai tempat pengisian bahan bakar bagi pesawat yang terbang dari Amerika Utara ke Eropa pada masa sebelum penerbangan trans-Atlantik tanpa henti. Ketiga, para ahli meteorologi menunjukkan bahwa dengan memantau cuaca Greenland, mereka dapat memprediksi cuaca untuk Eropa Barat dengan lebih akurat. (bowdoin.edu).

Antara lain, karena alasan itu, Washington bereaksi positif ketika duta besar Denmark untuk AS, Henrik Kauffmann, menawarkan kepada AS untuk membangun pangkalan di Greenland selama perang berlangsung. Inilah awal AS hadir di Greenland.

Lalu ditandatangani Kesepakatan Pinjaman-Sewa (Lend-Lease Act), tahun 1941. Dan, segera AS menempatkan ratusan tentara di pulau itu. Kesepakatan itu diperbaharui tahun 1951 dan 2004; masih berlaku hingga kini.

***

Ketika Perang Dingin baru saja mulai, 1947, Presiden AS Harry S Truman menyatakan ingin membeli Greenland dengan bersedia membayar 100 juta dollar AS, dalam bentuk emas untuk kepentingan militer dan geopolitik. Tetapi tawaran ini ditolak oleh Denmark (Aljazeera, 2026).

Lokasinya yang berada di antara Amerika Utara dan Arktik menjadikannya Greenland tempat yang strategis untuk penempatan sistem peringatan dini jika terjadi serangan rudal, dan untuk memantau kapal-kapal di wilayah tersebut. Pada puncak Perang Dingin, AS memiliki rencana untuk menempatkan rudal nuklir di pulau itu, tetapi membatalkan proyek tersebut karena masalah teknis dan keberatan dari Denmark.

Karena tidak bisa membeli, AS memperkuat kehadirannya. Menurut koran The New York Times, untuk menangkal risiko rudal dan pesawat pengebom Soviet yang datang dari Arktik, militer AS mengirim sekitar 5.000 tentara, 280.000 ton perbekalan, 500 truk, dan 129 buldoser, ke pantai tandus di barat laut Greenland–1.500 kilometer dari Kutub Utara dan 24.430 kilometer dari Moskwa (theconversation.com)

AS secara rahasia juga membangun pangkalan udara Amerika yang luas di Thule (sekarang bernama Pituffik Space Base) antara tahun 1951 – 1953. Di pangkalan ini ditempatkan pesawat pembom, pesawat tempur, rudal nuklir, dan lebih dari 10.000 tentara.

Berita tentang pembangunan pangkalan militer ini diungkap majalah LIFE, September 1952 dan oleh tentara AS dalam The Big Picture, show mingguan di televisi.

Diberitakan juga Angkatan Darat AS membangun Camp Century, sebuah pangkalan bertenaga nuklir, di dalam lapisan es dengan menggali parit yang dalam dan kemudian menutupinya dengan salju. Pangkalan itu menampung 200 orang di kamar tidur bertingkat yang dipanaskan hingga 72 derajat Fahrenheit (22 Celcius). Itu adalah pusat penelitian Angkatan Darat AS tentang salju dan es dan menjadi pengingat bagi Uni Soviet bahwa militer Amerika dapat beroperasi sesuka hati di Arktik (BBC, 2019).

Di akhir tahun 1953, AS membangun stasiun pemantau cuaca tanpa sepengetahuan Denmark, terletak 140 km dari pangkalan militer Kangerlussuaq. Tetapi, ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, sekitar 10.000 tentara AS di 50 pangkalan ditarik kembali ke tanah air, hanya menyisakan satu pos terdepan ilmiah – pangkalan ruang angkasa Pituffik – dengan sekitar 200 staff.

***

Kini, Trump ingin mengulang lagi keinginan AS memiliki Greenland. Pada tanggal 18 Agustus 2019 terungkap bahwa Donald Trump telah membahas kemungkinan membeli Greenland dengan para penasihatnya. Dalam sebuah wawancara televisi, Trump mengatakan bahwa Greenland “akan sangat menguntungkan [bagi AS untuk dimiliki] secara strategis”.

Pada tanggal 22 Desember 2024, Presiden terpilih Donald Trump menyatakan bahwa kepemilikan dan kendali AS atas Greenland adalah “suatu keharusan mutlak” untuk keamanan nasional dan kebebasan global, yang memicu kembali perdebatan tentang kepentingan Amerika di pulau Arktik tersebut.

Kata Andreas Østhagen dari The Arctic Institute (8 Januari 2026), paling tidak ada tiga alasan mengapa Trump ingin mencaplok Greenland. Pertama, Greenland memiliki sumber daya mineral yang sangat besar dan belum dimanfaatkan di lahan yang dibutuhkan AS. Kedua, AS membutuhkan kendali atas Greenland untuk menghentikan kapal-kapal Rusia dan China yang “berada di mana-mana”.

Ketiga, kendali atas Greenland berkaitan dengan “Doktrin Monroe” dan keinginan Trump untuk mendominasi di kawasan pesisir. Doktrin Monroe, yang dideklarasikan oleh Presiden AS James Monroe pada tanggal 2 Desember 1823, adalah landasan kebijakan luar negeri Amerika yang memperingatkan kekuatan Eropa agar tidak melakukan kolonisasi atau campur tangan lebih lanjut di Belahan Barat. Doktrin ini menetapkan Amerika sebagai wilayah pengaruh yang terpisah, melarang koloni Eropa baru sekaligus menjanjikan non-intervensi AS dalam urusan Eropa.

Tapi, belakangan diberitakan bahwa Greenland memiliki sumber daya alam, termasuk mineral langka, uranium, dan besi. Greenland juga berpotensi memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Maka, Greenland pun semakin menarik.

Trump memfokuskan perhatiannya pada sumber daya tersebut di tempat lain – termasuk dalam hubungannya dengan Ukraina – tetapi membantah bahwa hal itu menjadi alasan keinginannya untuk menguasai Greenland. Ia berulangkali menggambarkan ancaman yang ia rasakan dari Rusia dan China di kawasan tersebut.

Tapi menurut laporan Reuters, para pejabat Trump telah membahas kemungkinan membeli Greenland. Mereka akan membayar penduduk mulai dari 10.000 dollar AS hingga 100.000 dollar AS per orang. Jika pemerintah AS membayar 100.000 dollar AS kepada setiap penduduk Greenland, total biaya untuk upaya ini akan mencapai paling kurang 5,6 miliar dollar AS.

Hal ini dilakukan dalam upaya untuk membujuk mereka agar memisahkan diri dari Denmark dan berpotensi bergabung dengan Washington. Tapi, baik pemerintah Denmark maupun Greenland telah menolak kemungkinan ini – “Greenland tidak untuk dijual” – seperti yang mereka katakan.

***

Pada akhirnya, apa pun alasan yang mendasari rencana pencaplokan Greenland, hanya menegaskan bahwa “Strongmen understand only strength.” Kata kuncinya adalah “pokoknya”; “Kalau aku mau kamu mau apa?”

Orang-orang seperti ini, tidak menanggapi perundingan diplomatik atau kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan, ketegasan, dan, kadang-kadang, ancaman ekonomi. Seperti dikatakan Trump di World Economic Forum’s Annual Meeting 2026 di Davos (21/1): “Kita mungkin tidak akan mendapatkan apa pun kecuali saya memutuskan untuk menggunakan kekuatan dan paksaan yang berlebihan, di mana kita, terus terang, akan tak terhentikan.”

Trump memang kemudian menambahkan, “Tapi saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak perlu menggunakan kekerasan. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan. Saya tidak akan menggunakan kekerasan,” (CNN,21 Januari 2026).

Meski demikian, kasus Greenland ini membuktikan bahwa benar yang dikatakan Paus Leo XIV dalam pidato awal tahunnya di hadapan para diplomat yang terakreditasi, awal Januari lalu: “War is back in vogue and a zeal for war is spreading,”  perang kembali menjadi tren dan semangat untuk berperang semakin menyebar.

Kata paus asal Amerika ini, kecenderungan itu menunjukkan “Diplomasi yang mendorong dialog dan mencari konsensus di antara semua pihak sedang digantikan oleh diplomasi berbasis kekerasan, baik oleh individu maupun kelompok sekutu.” ***